Seminar Nasional, Narasumber Bicara Antropologi Kekuasaan dan Sejarah Maritim
FIB, UNKHAIR – Program Studi Antropologi Sosial dan Ilmu Sejarah berkolaborasi menyelenggarakan seminar nasional dengan tema “Relevansi Antropologi Kekuasaan dan Sejarah Maritim di Kawasan Timur Indonesia”. Hadir sebagai narasumber, Antropolog Dr. Tasrifin Tahara, M.Si. dan Sejarawan Dr. Abd. Rahman Hamid. Keduanya berasal dari Universitas Hasanuddin, Makassar.
Dr. Tasrifin Tahara, M.Si. diminta berbicara tentang antropologi kekuasaan, sementara Dr. Abd. Rahman Hamid diminta berbicara tentang sejarah maritim. “Karena ini kegiatan kolaborasi jadi setiap narasumber mewakili bidang disiplin masing-masing,” terang Safrudin Abdulrahman, ketua Program Studi Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya (FIB), Universitas Khairun (Unkhair).
Kegiatan yang dilaksanaka pada 29 Oktober 2019 ini dilangsungkan di Aula Nuku, Gedung Rektorat Unkhair dan dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Syawal Abdulajid. “Karena ini gabungan dua Prodi jadi kami butuh ruangan yang agak besar karea banyak mahasiswa dua Prodi yang akan hadir,” sebut Irfan Ahmad, Ketua Prodi Ilmu Sejarah, FIB, Unkhair.
Pada saat kegiatan berlangsung, Moderator Hudan Irsyadi memulai seminar dengan memberika kesempatan kepada Dr. Tasrifin Tahara untuk memaparkan pandangannya tentang antropologi kekuasaan. Bagi Tasrifin, antropologi kekuasaaan yang dibincangkan bukan soal kekuasaan pemerintah, tetapi lebih pada kekuasaan yang tersebar di masyarakat. “Semua orang memiliki kekuasaan. Dalam berbagai interaksi kita, kita cenderung ingin dominan, itu kekuasaan yang mau saya bicarakan. Kalau kita berinteraksi dengan orang, kita sudah memiliki framing tentang orang itu, nah itu yang memengaruhi cara kita berinteraksi. Saya di kampus mahasiswa bisa takut kepada saya, tetapi kalau sampai di rumah, bisa jadi saya takut pada anak saya, jadi kekuasaan itu terus berganti,” paparnya.
Sementara narasumber ke dua, Abd. Rahman memaparkan pandangan masyarakat tentang maritim. Menurutnya, selama ini ada kecenderungan salah kaprah tentang penyebutan wilah-wilayah Indonesia sebagai kepulauan. “Negara kita ini lebih banyak lautnya, termasuk di Maluku Utara itu lebih banyak lautnya. Jadi sebenarnya bukan Negara kepulauan atau provinsi kepulauan tetapi Negara maritim atau provinsi mairtim,” terangnya.
Menurutnya, Wilayah maritim, di satu sisi bisa jadi menjadi hambatan tetapi di sisi lain menjadi kemudahan. “Kalau ada bertunangan lalu neneknya tidak setuju maka yang anda atasi itu neneknya. Malam pertama pas datang mungkin neneknya bilang cucuknya tidak ada, tetapi malam berikut anda datang bawa terangbulang kasih ke nenek maka dia akan bilang ooo silahkan masuk, cucu saya ada di dalam. Jadi bicara maritime itu bicara soal mengatasi jarak,” analoginya. (*)
