Susun RIPK, Dikbud Halbar Gandeng Antropologi Unkhair
FIB UNKHAIR – Menindaklanjuti nota kesepahaman pemajuan kebudayaan antara Universitas Khairun (Unkhair) dengan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) pada tanggal 2 Mei lalu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), Halbar, langsung menggandeng Program Studi Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya (FIB), Unkhair, untuk menyusun Rencana Induk Pembangunan Kebudayaan (RIPK), Halbar.
Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan dan Kebudayaan Halbar, Soni Balatjai didampingi Kepala Bidang (Kabid) Kebudayaan, Lutfi Ali, selasa (15/5), berkunjung langsung ke FIB dalam rangka penandatangan nota kesepakatan (memorandum of agreement) kerja dengan ketua Program Studi (Prodi) Antropologi, Safrudin Abdulrahman, S.Sos., M.A, di ruang dosen, FIB. Penandatanganan tersebut disaksikan oleh utusan rektor, Dr. M. Janib Achmad, dan Dekan FIB, Drs. Fachmi Alhadar, M.Hum.
Sebelum penandatangan, utusan rektor yang didapuk sebagi pemberi sambutan pertama mengatakan bahwa kerja sama seperti ini sangat penting bagi pengembangan institusi kampus. Salah satunya adalah akreditasi. “Untuk itu, naskah kerja sama harus dimasukkan ke universitas,” kata Janib dilanjutkan dengan berharap kerja sama seperti ini dapat berlanjut dan menguntungkan semua pihak.
Harapan yang sama juga datang dari dekan FIB. Fachmi mengungkapkan, Halbar adalah salah satu kabupaten di Maluku Utara yang memiliki semangat pemajuan kebudayaan yang bagus. “Sebagi Fakultas yang membidangi kebudayaan, kami siap membantu jika dibutuhkan dalam kerja-kerja kebudayaan seperti ini (RIPK). Semoga kerja sama ini dapat berlanjut dan bisa meramba ke unsur-unsur kebudayaan lainnya,” terang dekan dua periode ini saat menyampaikan sambutannya.
Ketua Prodi Antropologi, Safrudin Abdulrahman, yang mendapatkan kesempatan sambutan ketiga, mengaku, selain karena sikap peduli pemerintah setempat, visi Prodi yang dipimpinnya sama dengan pemerintah Halbar dalam hal pemajuan kebudayaan. “Seperti pepatah ‘pucuk dicinta ulam pun tiba’. Visi kami akhirnya dapat berwujud karena kesamaan visi dengan Pemda Halbar, dalam hal ini dinas pendidikan dan kebudayaan,” katanya.
Sementara Soni Balatjai, pada saat menyampaikan sambutan, mengaku peran kampus sangat penting dalam pengambilan kebijakan. Untuk itu, kampus harus dilibatkan dalam kerja-kerja pemerintah daerah. “Kami butuh pemikiran kritis dari kampus. Untuk itu, mari kita bawa pemikiran-pemikiran itu ke Halbar. Kita bangga dengan kebudayaan nenek moyang tapi untuk mengembangkan kita butuh masukan dari kampus,” tandas Kadis yang juga ketua Adat Suku Waiyoli itu.
Ia berharap, langkah yang dilakukannya dengan menggandeng Prodi Antropologi ini sesuai dengan rencana kerja pemerintah pusat dalam hal pemajuan kebudayaan sehingga kesepakatan kerja ini dapat berkontribusi terhadap masyarakat di Halbar dan bangsa Indonesia. “Dalam waktu dekat penyusunan RIPK sudah dilaksanakan jadi saya dan teman-teman di Halmahera Barat sudah menyiapkan segala logistik yang akan dibutuhkan untuk penyusunan RIPKA ini,” akunya. (*)
